Pengaruh Pertambahan Penduduk terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi

 Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.
Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

   Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik.
Selanjutnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Di sini terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.

• Pembangunan sebagai suatu proses

  Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera.

• Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita

  Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasiaktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.

• Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang

  Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikanterus menerus. Misalnya, suatu negara terjadi musibah bencana alam ataupun kekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun.
  
  Jumlah  penduduk adalah salah satu indikator  penting dalam suatu Negara.  Para ahli ekonomi klasik yang di pelopori Adam smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah, maka banyak yang harus dicanangkan untuk mengatasi keadaan jumlah penduduk yang semakin bertambah.  Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tersebut, mengundang banyak masalah.

   Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk mengakselerasikan pembangunan ekonomi keseluruhan. Intinya, kunci sukses pembangunan adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan distribusi pembangunan dan dinamisnya stabilitas sosial maka perlunya peningkatan dari sisi investasi yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Akumulasi dari itu semua tentu akan berdampak terhadap ekonomi secara makro. Investasi sebagai salah satu penyusun PDB, dan dengan meningkatnya investasi itu tentu meningkatkan PDB pula. Investasipun berbanding lurus terhadap tingkat kemampuan masyarakat melakukan pengeluaran. Meningkatnya investasi maka jumlah akumulasi produksi juga meningkat, untuk meningkatkan produksi dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak sehingga pengangguran menurun, pendapatan masyarakat meningkat.

(Tiap bayi lahir di Indonesia terbebani utang negara Rp 8 juta)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di penghujung kekuasaannya. Sebab, tahun ini, Indonesia akan memiliki pemimpin baru yang dipilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang.

Namun, di penghujung pemerintahannya, utang luar negeri Indonesia ternyata malah semakin meningkat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), utang Indonesia, per Mei 2013 sudah mencapai 2.036 triliun.

Jumlah itu bertambah Rp 186 triliun hanya dalam kurun waktu enam bulan. "Hasil LKPP (Laporan Keuangan pemerintah pusat) yang diterbitkan oleh BPK tahun 2012, di mana pada akhir Bulan Desember 2012, utang RI baru mencapai Rp 1.850 triliun," kata Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Ucok Sky Khadafi dalam rilis yang diterima merdeka.com, meski kini Indonesia dikabarkan menempati peringkat ke-10 ekonomi dunia dari Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB), setelah AS, China, India, Jepang, Jerman, Rusia, Brasil, Perancis, dan Inggris.

Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pertumbuhan penduduk Indonesia per tahunnya adalah 1,49 persen. Pada 2013 lalu jumlah penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah 250 juta orang.

"Bertambahnya jumlah penduduk tersebut disebabkan masih tingginya tingkat fertilitas," kata Kepala BKKBN Fasli Jalal pada pembukaan Parenting Education Dalam Rangka Hari Anak Nasional Tahun 2013, Rabu (17/7) di Auditorium BKKBN, Jakarta Timur.

Artinya, dengan jumlah utang luar negeri yang dimiliki Indonesia saat ini, tiap penduduk dan bayi yang baru dilahirkan ke bumi Indonesia secara otomatis langsung terbebani utang negara sebesar Rp 8.114.000. Jumlah itu diperoleh dari Rp 2.036 triliun dibagi Rp 250 juta penduduk.

Tak hanya itu, besarnya jumlah utang yang dimiliki saat ini menandakan Indonesia tengah menuju menjadi negara bangkrut. Sebab, tanda-tanda menjadi negara bangkrut antara lain adalah; utang pemerintah terus menumpuk, aset negara atau tanah beserta sumber daya alam lainnya sudah dikuasai oleh pihak swasta, cadangan devisa yang terus tergerus dan merosot ke titik nol, pemerintah tidak bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok yang terus mengalami kenaikan luar biasa, dan pemerintah tidak mampu lagi membayar gaji aparatur negara.

"Lihat saja sekarang, di mana, pada akhir bulan Desember masih USD 112.8 miliar, dan pada akhir bulan Juni sudah tergerus menjadi USD 98.1 miliar," kata Uchok.

Menurut Uchok, utang luar negeri Indonesia semakin membengkak akibat pinjaman yang dilakukan oleh 16 kementerian, lembaga maupun BUMN untuk menggarap proyek pembangunan. Meski proyek sudah berjalan, rupanya pengembalian utang belum sepenuhnya selesai.

16 Kementerian itu antara lain; Kementerian Keuangan (USD 871,1 juta atau Rp 8,3 triliun), Kementerian Negara PPN/BAPPENAS (USD 302 juta atau Rp 2,8 triliun), Kementerian Pertahanan (USD 227,1 juta atau Rp 2,1 triliun), Kementerian Pekerjaan Umum (USD 165,5 juta atau Rp 1,5 triliun), PT PLN (USD 59 juta atau Rp 567,2 miliar), Kementerian Perhubungan (USD 45.6 juta atau Rp 438,6 miliar), (Kementerian Dalam Negeri (USD 21,2 juta atau Rp 204,1 miliar), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (USD 8,9 juta atau Rp 86,1 miliar).

Sementara, Kementerian Kesehatan menghabiskan utang luar negeri sebesar USD 8,4 juta atau Rp 81,1 miliar, Badan Meteorologi dan Geofisika (USD 7,6 juta atau Rp 72,9 miliar), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (USD 1,6 juta atau Rp 15,7 miliar), Kementerian Komunikasi dan Informatika (USD 984,4 ribu atau Rp 9,4 miliar), Kementerian Pertanian (USD 912,8 ribu atau Rp 8,7 miliar), PT Pertamina (USD 353,7 ribu atau Rp 3,3 miliar), Kementerian Agama (USD 262,2 ribu atau Rp 2,5 miliar), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (USD 7331 atau Rp 70,3 juta).

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo menilai pemerintah tak memiliki kemauan kuat untuk melunasi utang. Jika ada niat, Indonesia bisa menjadi negara mandiri.

"Pemerintah tidak memiliki kemauan kuat. Jelas mampu," kata Arif saat dihubungi merdeka.com.

Secara sumber daya alam dan manusia, Indonesia merupakan negara yang amat kaya. Saking kayanya, grup musik Koes Plus sampai-sampai pernah membuat lagu dengan judul 'Kolam susu'.

Dalam lagu itu salah satu liriknya berbunyi 'Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman.' Lirik itu menggambarkan begitu kayanya Indonesia dengan tanah dan sumber daya alam yang dimilikinya. Namun, nyatanya Indonesia malah tak bisa lepas dari utang.
 
  Pertumbuhan Penduduk memiliki pengertian perubahan penduduk dari satu waktu ke waktu yang lainnya pada suatu wilayah atau populasi yang dapat digunakan sebagai pengukuran. Istilah pertumbuhan penduduk bisa ditujukan untuk semua spesies namun lazimnya pertumbuhan penduduk dikatikan dengan manusia. Dalam demografi dan ekologi, nilai pertumbuhan penduduk (NPP) adalah nilai kecil dimana jumlah individu dalam sebuah populasi meningkat. NPP hanya merujuk pada perubahan populasi pada periode waktu unit, sering diartikan sebagai persentase jumlah individu dalam populasi ketika dimulainya periode.

Cara yang paling umum untuk menghitung pertumbuhan penduduk adalah rasio, bukan nilai. Perubahan populasi pada periode waktu unit dihitung sebagai persentase populasi ketika dimulainya periode.
Penduduk suatu negara merupakan objek dan subjek pembangunan. Sebagai obyek artinya penduduk merupakan faktor yang harus dibangun atau ditingkatkan kualitas hidupnya. Sebagai subjek penduduk merupakan faktor pelaku proses pembangunan. Di lihat dari sisi yang lain, penduduk merupakan beban sekaligus potensi bagi suatu negara. Apabila suatu negara pertumbuhan penduduknya sangat tinggi, ini merupakan masalah. Hal ini dikarenakan kapasitas wilayah suatu Negara terbatas. Apabila suatu negara telah mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi, hal ini bisa menyebabkan ledakan penduduk.Akibat akibat dari ledakan penduduk tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan penduduk tersebut dalam suatu wilayah atau negara tersebut. Secara nasional pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Antara tahun 1961 – 1971 pertumbuhan penduduk sebesar 2,1 % pertahun, tahun 1971 – 1980 sebesar 2,32% pertahun, tahun 1980 – 1990 sebesar 1,98% pertahun, dan periode 1990 – 2000 sebesar 1,6% pertahun. Keluarga berencana merupakan suatu usaha untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga, demi kesejahteraan keluarga. Dalam program ini setiap keluarga dianjurkan mempunyai dua atau tiga anak saja atau merupakan keluarga kecil. Dengan terbentuknya keluarga kecil diharapkan semua kebutuhan hidup anggota keluarga dapat terpenuhi sehingga terbentuklah keluarga sejahtera.
Ledakan penduduk Indonesia mulai terlihat tahun 80-an. Jika pada tahun 1930 jumlah penduduk Indonesia masih berkisar 60,7 jiwa, tahun 1985 melonjak hampir tiga kali lipat, yaitu 164 juta jiwa. Tahun 2000 telah lebih dari 200 juta jiwa. Sampai dengan tahun 2008 jumlah itu terus meningkat. Tahun 2005 mencapai 218.869.000 jiwa dan tahun 2008 mencapai 237.512.355 jiwa.

  Pemerintah Indonesia harus mampu memanfaatkan momentum kerjasama ini melalui komitmen berkelanjutan memperbaiki iklim investasi nasional; jaminan stabilitas keamanan dunia usaha dan kegiatan bisnis di kawasan industri (MM2100 Cibitung, Jatake Tangerang, Kota Jababeka Cikarang, Lippo, Hyundai, EJIP, Delta Silicon, Batam); dan membenahi berbagai pengadaan fasilitas infrastruktur. Diharapkan melalui solusi pemecahan masalah ini, pemerintah mampu untuk mencegah terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan memanusiakan manusia jelas merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi masa kini dan mendatang, seperti yang pernah dilakukan oleh Jepang, Korea Selatan, Cina, India, Singapura, Malaysia, dan Taiwan.